Masalah DPT, Parpol Jangan Keasyikan Kampanye

Kekisruhan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), juga harus dicermati oleh elemen partai politik. Mereka jangan terlalu terkonsentrasi memeriahkan hiruk pikuk kampanye namun melupakan cross check terhadap DPT yang telah diberikan KPU kepada masing-masing parpol.

Pengamat politik Bima Arya Sugiarto mengatakan, partai politik juga harus mencermati masalah DPT, sehingga jika terjadi masalah pada DPT tidak hanya menyalahkan orang lain, karena ketidakcermatan mengoreksi masalah DPT juga merupakan bagian dari keteledoran partai.

Berikut petikan wawancara okezone dengan Executive Director, the Lead Institute, Universitas Paramadina itu.

Mengenai penggelembungan DPT akhir-akhir ini menjadi perhatian publik setelah mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Herman Surjadi Sumawiredja mengungkapkan adanya DPT fiktif dalam Pilkada Jatim. KPU menawarkan empat solusi, lalu bagaimana seharusnya partai politik menyikapi ini?

Iya, masalah DPT seharusnya menjadi perhatian elemen parpol juga. Mereka seharusnya juga mencermati Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah dilegitimasi untuk di cross check kembali. Diteliti apakah ada nama ganda atau tidak dan kemudian dilaporkan ke KPU. Sebaiknya parpol juga harus proaktif agar pada saat terjadi masalah pascapemilu, tidak hanya menyalahkan orang lain saja, karena pengawasan DPT juga menjadi bagian tugas parpol.

Mengapa masalah DPT menjadi hal yang krusial dan menjadi perhatian publik?

Masalahnya satu, urusan DPT dicermati dari hasil pilkada di berbagai daerah, seperti Pilkada Jatim, Banten, dan di beberapa daerah di Sumatera, terdapat kerancuan yang mengindikasikan hal serupa pada pelaksanaan Pemilu 2009.

Bagaimana KPU menyikapi perhatian publik yang sangat besar pada masalah DPT?

Seharusnya KPU meyakinkan publik bahwa tidak ada penggelembungan DPT. Misalnya warga mengecek nama-nama dalam DPT apakah sudah sesuai atau tidak.

Kalau kasus eks Kapolda Jatim, menurut mas Bima, apakah indikasi adanya intervensi Mabes Polri dalam kasus Pilkada Jatim akan mengganggu netralitas Polri dalam Pemilu 2009?

Kemungkinan intervensi itu ada. Seorang Irjen, tiba-tiba mengundurkan diri. Ini ada indikasinya, oleh karenanya penting bagi Polri untuk memberi penjelasan secepatnya. Pemerintah juga harus tanggap dan secepatnya memanggil Polri dan KPU untuk memperjelas duduk perkaranya.

Tentang wacana pengunduran waktu pemilu?

Nah, usul pemilu mundur harus diperhitungkan aspek sosial ekonomi, dan politik. Pengunduran diri mungkin saja, tapi belum tentu ini bisa dibarengi dengan peningkatan kapasitas kerja KPU.

Apakah wacana pengunduran pemilu akibat ketidaksiapan KPU sarat muatan politis?

Mungkin saja ini politis. Untuk partai baru sebagai penantang, pengunduran pemilu adalah dapat menurunkan legitimasi pemerintah yang akan dinilai gagal dalam menyelenggarakan pemilu. Ini akan memukul kredibilitas pemerintah, sehingga dapat dimanfaatkan para challenger atau oposisi, karena memiliki waktu lebih banyak melakukan konsolidasi. Sementara partai yang sedang berkuasa, akan kehilangan momentum populernya dan sudah pasti akan menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karenanya, dampak politik dari pengunduran waktu pemilu harus betul-betul dihitung.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: